Tentara Myanmar Menggila, Tak Ada Ampun Bahkan Untuk Ibu dan Bayi Rohingya
Tentara Myanmar kembali menggila menyusul serangan militan ke pos-pos militer, desa- desa yang di huni oleh kaum Rohingya di bakar hingga membuat ribuan muslim Rohingya terpaksa mengungsi ke Bangladesh. Sementara itu dalam insiden tersebut tentara Myanmar terus menekan pihak kaum muslim Rohingya dengan membunuhi banyak orang termasuk wanita dan anak-anak. Bahkan bayi sekalipun di bunuh dengan begitu kejinya. Berdasarkan keterangan yang di sampaikan oleh pemerintah Myanmar, dalam serbuan militer setidaknya ada 109 orang yang tewas dimana di antaranya juga termasuk polisi, militan, dan warga sipil.
Akan tetapi dari sisi lain para aktivis yang membela kaum Rohingya mengungkapkan bahwa jumlah korban tewas jauh lebih banyak dari pada yang di ungkapkan oleh pemerintah. Setidaknya ada lebih dari 800 orang Rohingya yang tewas di bunuh oleh tentara Myanmar. Sementara itu salah satu warga Rohingya yang ada di Maungdaw, negara bagian Rakhine mengungkapkan bahwa pada Jumat pagi pekan lalu para tentara Myanmar berjumlah ribuan yang seharusnya melindungi mereka justru menyerah desa mereka dan membunuh segala yang ada di depannya dengan melepaskan banyak peluru ke arah warga Rohingya.
Pemerintah Aung San Suu Kyi mengirim tentara pemerintahan untuk membakar desa dan membunuh para warga Rohingya dengan dalih upaya memberantas terorisme. Saat ini tentara Myanmar tengah mengepung wilayah yang di huni Rohingya seperti Buthidaung, Maungdaw, dan Rathedaung. Di desa-desa itu setidaknya ada sekitar 800 ribu orang kaum Rohingya yang menetap di sana. Di tengah banyaknya kaum Rohingya yang menjadi korban para tentara Myanmar, pemerintah Suu Kyi justru menyalahkan teroris atas kejadian itu. 
Padahal kesaksian di lapangan justru mengungkapkan bahwa tentara Myanmar lah yang melakukan penyerangan. Bahkan saat ini di ungkapkan bahwa Rezim Suu Kyi juga menutup akses masuk bagi para jurnalis yang ingin ke Rakhine dan memberikan liputan langsung keadaan dari lokasi. Sementara pengawas Internasional bahkan juga dilarang untuk memantau kondisi Rohingya.
